Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara

RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

2025-11-21T03:55:28+00:00

Permohonan dispensasi kawin masih menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam praktik peradilan agama meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, tingginya angka perceraian menimbulkan pertanyaan mengenai kaitannya dengan praktik perkawinan usia dini yang dilegalkan melalui mekanisme dispensasi kawin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan data sekunder bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan, khususnya putusan perkara tahun 2021–2024.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sama-sama mengalami tren penurunan dalam periode tersebut, jumlah perkara perceraian tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin memiliki hubungan dengan potensi kerentanan rumah tangga, namun bukan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian. Faktor dominan perceraian lebih banyak dipengaruhi oleh perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan perselingkuhan, bukan semata-mata usia perkawinan dini. Pengadilan Agama Semarang telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif dalam menanggulangi permasalahan tersebut, antara lain melalui program konseling “Simpang Lima” bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta optimalisasi mediasi dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perceraian, Pengadilan Agama Semarang, Pernikahan Dini

NAFKAH KELUARGA DARI ASET KRIPTO: ANALISIS HUKUM ISLAM BERDASARKAN FATWA MUI TENTANG CRYPTOCURRENCY

2025-11-14T03:38:58+00:00

Perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital dalam instrumen keuangan modern telah melahirkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama ketika hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Saat ini, kajian terkait cryptocurrency lebih banyak membahas regulasi dan implikasi dari sudut pandang hukum posititf dan belum ada pembahasan terkait pemberian nafkah keluarga dari aset kripto. Penelitian ini bertujuan menganalis status hukum Islam dari cryptocurrency dan menganalisis kedudukan nafkah hasil dari aset kripto berdasarkan Fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-syar’i dengan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nafkah keluarga dari aset cryptocurrency dinilai tidak memiliki underlying asset dan mengandung ketidakjelasan dan praktik spekulatif sehingga tidak memenuhi kriteria harta yang sah untuk digunakan sebagai nafkah keluarga. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya literasi syariah bagi masyarakat di era digital untuk memastikan sumber nafkah berasal dari harta yang diperoleh secara halal dan mendorong penelitian terkait aset kripto berbasis syariah dan ketetapan regulasi yang jelas di dalmnya.

KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI WUJUD PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

2025-11-22T13:41:41+00:00

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya sistem hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat menyeluruh dan unifikatif sebelum diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun pengadilan agama telah diberikan yurisdiksi atas perkara keluarga, peraturan yang ada masih bersifat parsial dan kurang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KHI menjadi wujud pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari segi historis, metodologis, maupun substansinya. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap metode pembaruan hukum yang digunakan, seperti takhayyur, talfiq, dan reinterpretasi terhadap teks agama, serta kajian terhadap materi-materi pokok dalam KHI yang merepresentasikan pembaruan hukum, seperti pencatatan nikah, batas usia perkawinan, pengaturan poligami, hak perempuan, dan status anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), dan teknik analisis isi sebagai alat untuk menafsirkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merupakan produk ijtihad kolektif yang tidak hanya menyelaraskan antara hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga umat Islam Indonesia.

ANALISIS HUKUM FOTO PREWEDDING PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

2025-11-28T15:35:40+00:00

Fenomena foto prewedding telah menjadi bagian dari tradisi populer dalam rangkaian pernikahan modern, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Praktik ini kerap dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum akad nikah sebagai bentuk dokumentasi kebahagiaan, sekaligus digunakan untuk keperluan estetika acara seperti desain undangan, suvenir, hingga dekorasi resepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum foto prewedding berdasarkan pandangan ulama kontemporer. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa literatur keislaman, pendapat ulama kontemporer, dan referensi ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik prewedding yang melibatkan pose mesra, kontak fisik, dan pakaian yang tidak sesuai syariat dinilai haram karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nilai kesucian pernikahan. Namun, terdapat ijtihad alternatif yang membolehkan foto prewedding selama tetap menjaga batas-batas interaksi sesuai syariat, seperti menjaga jarak, menutup aurat, serta menghindari sentuhan fisik dan pose yang menggoda. Selain itu, dapat pula mengganti foto prewedding dengan postwedding untuk menghindari khalwat, dan ikhtilat.

DINAMIKA POLIGAMI SIRI DI KALANGAN MASYARAKAT EKONOMI RENDAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

2025-11-14T03:34:52+00:00

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena poligami siri yang terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan minimnya literasi hukum menjadi faktor utama pendorong praktik poligami siri. Norma budaya dan agama turut melegitimasi praktik ini, meski berdampak negatif terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan ketidakadilan dalam nafkah, ketiadaan perlindungan hukum, konflik emosional, hingga kendala administratif bagi anak-anak. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan penegakan regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga poligami.

HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH: ANALISIS KOMPARATIF SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MESIR

2025-11-28T15:38:01+00:00

Pemenuhan kebutuhan anak merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin hidup dan kesejahteraan mereka, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sering kali menghadapi berbagai rintangan dalam memperoleh hak keperdataan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai hak-hak sipil anak yang lahir di luar nikah, terutama hak-hak yang diberikan oleh ayah biologis mereka, dalam kerangka hukum Indonesia dan Mesir. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua negara mengenai pengaturan dan pengakuan hak sipil bagi anak luar nikah. Di Indonesia, berdasarkan pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat peluang bagi anak luar nikah untuk menjalin hubungan hukum dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak dalam sistem hukum nasional yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Mesir yang sangat taat pada mazhab Hanafi, tidak mengakui hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, sehingga anak hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya tanpa hak untuk warisan, nafkah, atau pencantuman nama ayah di akta kelahiran. Perbandingan ini menunjukkan kontras antara pendekatan hukum yang progresif dan inklusif di Indonesia dengan pendekatan yang lebih konservatif dalam hukum Islam klasik di Mesir.

PENERAPAN KAIDAH AL- MASYAQQATU TAJLIBU AT-TAYSIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA PERCERAIAN

2025-12-01T14:24:17+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fiqhiyyah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam pertimbangan hukum hakim saat menyelesaikan penyelesaian hak asuh (hadhanah) anak berkebutuhan khusus pasca-perceraian. Adanya kesulitan ( masyaqqah ) yang unik dan signifikan dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus tuntutan pendekatan hukum yang mengedepankan kemaslahatan anak melalui prinsip kemudahan ( taysir ). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi kaidah ini diterapkan secara implisit meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kesimpulan. Hakim menimbang berbagai masyaqqah baik finansial, fisik, maupun psikologis yang dihadapi orang tua dan anak, kemudian keputusannya terfokus pada pemberian taysir (kemudahan) dan kemaslahatan terbesar bagi tumbuh kembang anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir menjadi landasan filosofis dan yuridis yang krusial untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara hak asuh anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Maqasid asy-Syari'ah .

FORMULASI KEBIJAKAN ANTIPENCURIAN BERBASIS PERSEPSI KOMUNITAS DAN PRINSIP TAʿZĪR

2025-11-10T06:07:19+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Gresikan Krian terhadap kondisi keamanan lingkungan, efektivitas penerapan kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-yuridis melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan rendahnya tingkat keamanan akibat tingginya angka pencurian, minimnya sarana pengamanan, serta lambatnya respons aparat penegak hukum. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan, sehingga masyarakat lebih cenderung menerapkan sanksi sosial seperti pengembalian barang hasil curian, kegiatan kerja bakti, dan penguatan ronda malam. Dalam pandangan hukum Islam, langkah-langkah tersebut sejalan dengan konsep taʿzīr yang bersifat mendidik, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Upaya pencegahan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengoptimalan kegiatan siskamling, dan mediasi kasus ringan mencerminkan prinsip sadd al-dhari‘ah, islah, serta maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta) dan ḥifẓ al-nafs (perlindungan terhadap jiwa). Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tindak pencurian di tingkat lokal.

TRANSFORMASI FATWA DALAM HUKUM ISLAM: DARI TRADISI DIALOGIS KE SISTEM HUKUM INSTITUSIONAL (ANALISIS HISTORIS-KEPUSTAKAAN)

2025-12-05T04:28:34+00:00

Artikel ini membahas transformasi fatwa dalam hukum Islam dari praktik dialogis pada periode awal Islam menuju sistem hukum yang semakin terlembagakan. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung memandang fatwa sebagai produk normatif semata atau membahasnya secara parsial berdasarkan isu hukum tertentu, penelitian ini memposisikan fatwa sebagai mekanisme komunikasi hukum yang berkembang secara historis melalui interaksi antara teks normatif, penalaran otoritas, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian kepustakaan dengan pendekatan historis–literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam bidang fikih, uṣūl al-fiqh , dan sejarah hukum Islam, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan historis-kritis untuk menelusuri perubahan karakter, fungsi, dan otoritas fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal, fatwa berfungsi sebagai respon kontekstual yang dialogis terhadap persoalan konkret umat. Namun, seiring perkembangan sejarah, terutama sejak masa sahabat hingga terbentuknya mazhab, fatwa mengalamiasi sistematis melalui perumusan metode ijtihad, kodifikasi fikih, serta pelembagaan otoritas mufti. Proses ini memperkuat legitimasi keilmuan fatwa, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa potensi reduksi dimensi dialogisnya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara formalisasi kelembagaan dan pembekuan interpretatif agar fatwa tetap adaptif dan relevan sepanjang zaman.

EFFECTIVENESS OF CHILD MARRIAGE PREVENTION POLICY: A LEGAL–SOCIOLOGICAL STUDY IN KAJORAN, MAGELANG

2025-11-10T05:56:58+00:00

Child marriage is a national issue that negatively affects the formation of quality families. Prevention efforts remain suboptimal, especially in regions with high prevalence, such as Magelang. This study examines the phenomenon of child marriage and analyzes prevention efforts by stakeholders from a legal effectiveness perspective. Using a qualitative field research design with legal and sociological approaches, data were obtained from parents, stakeholders, and children, then analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing. The findings show two main results. First, child marriage in Kajoran, Magelang, is driven by (1) a permissive community mindset, (2) low awareness of parents and children due to limited education, and (3) pregnancy or premarital sexual relations. Second, prevention has been ineffective due to: (1) legal factors—laws still permit marriage dispensation, lack sanctions, and are poorly socialized; (2) weak law enforcement; (3) limited facilities, funding, and advocacy staff; (4) low community synergy; and (5) cultural dichotomy between religious and state norms. This study is limited to one subregion of Magelang, indicating the need for broader research to develop a more integrative and effective strategy for preventing child marriage.

KONTRUKSI SOSIAL HUKUM ADAT MASYARAKAT KOTA DAN DESA DALAM PERNIKAHAN DI BULAN MUHARAM

2025-09-19T04:12:37+00:00

Abstract Menikah di bulan Muharam mencerminkan peran konstruksi sosial dan hukum adat dalam membentuk realitas sosial melalui interaksi dan tindakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial dan hukum adat di Desa Kare dan Kelurahan Taman membentuk pandangan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan Muharam. Minimnya kajian yang menggabungkan perspektif masyarakat desa dan kota menunjukkan adanya celah penting dalam penelitian ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pengamatan yang mendalam serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat Desa Kare dan Kelurahan Taman membentuk makna bulan Muharam sebagai bulan berkabung melalui ajaran agama, adat, dan sejarah Islam, khususnya tragedi Karbala. Hal ini membentuk kesepakatan kolektif bahwa bulan tersebut tidak tepat untuk pernikahan. Kedua, larangan ini dijalankan sebagai hukum adat tanpa aturan tertulis, ditaati secara sukarela sebagai warisan budaya dan spiritual, mencerminkan praktik living law. Ketiga, konstruksi sosial tersebut telah menjadi norma yang memengaruhi perilaku masyarakat, meski generasi muda mulai mempertanyakan relevansinya. Namun, nilai ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan dapat beradaptasi dengan kondisi tertentu.

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN RESOR SUKARAJA DALAM PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS)

2025-12-09T13:34:49+00:00

Penelitian ini menganalisis peran resor sukaraja atas tnbbs dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan konservasi melalui perspektif Fiqh Siyasah , dengan studi kasus di Resor Sukaraja Atas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Latar belakang penelitian didasarkan pada tantangan konservasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan perburuan liar, serta perlunya integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, maslahah, amanah, dan syura dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah mengkaji tingkat implementasi peraturan tersebut dalam perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas kawasan, serta menganalisisnya melalui lensa Fiqh Siyasah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, melibatkan informan seperti aparatur resor dan masyarakat mitra polhut. Hasil awal menunjukkan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan Fiqh Siyasah dalam konteks pengelolaan lingkungan serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan konservasi ekosistem berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYAH

2025-12-08T03:57:53+00:00

Pariwisata berperan penting dalam ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Lampung Tengah memiliki potensi wisata alam, buatan, dan budaya. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bertugas sesuai Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk mengembangkan destinasi, kelembagaan, dan usaha pariwisata. Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif siyāsah tanfiẓiyah mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip siyāsah tanfiẓiyah. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata.

The CRITICAL ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION DUE TO ZINA: GENDER, CHILD PROTECTION, AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES IN INDONESIA

2025-11-21T02:59:27+00:00

This study critically examines the practice of marriage dispensation due to zina (premarital pregnancy) in Indonesia through the integrated perspectives of gender justice, child protection, and Islamic law. Although Law No. 16 of 2019 raised the minimum age of marriage to strengthen child protection, empirical data show a continued increase in marriage dispensation applications and approvals in the Religious Courts, particularly in cases involving premarital pregnancy. Existing studies largely address marriage dispensation from doctrinal Islamic law or child marriage policy perspectives, while critical analyses of how judicial discretion operates in practice remain limited. The novelty of this study lies in its reconceptualization of judicial discretion as a mechanism of moral mediation rather than a rights-protective safeguard, and in its demonstration of how moral narratives surrounding zina shape judicial reasoning and marginalize child-centered assessments. Using a qualitative library-based method with a critical socio-legal approach, this study analyzes Religious Court decisions issued between 2019 and 2023, academic literature, and institutional reports. The findings show that marriage dispensation is frequently framed as an immediate response to social stigma and moral anxiety, causing the best interests of the child principle to function symbolically rather than substantively. This study contributes to Islamic family law scholarship by offering a new analytical lens for evaluating marriage dispensation practices and their implications for child protection and gender justice.