Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara

PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI MELALUI KOPERASI PESANTREN: ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PONDOK PESANTREN AN-NAHDLOH MALAYSIA

Masudi — 2026-06-13

This study aims to analyze the Islamic law perspective on the development of cooperative entrepreneurship at An-Nahdlah Islamic Boarding School in Selangor, Malaysia. The growth of the sharia economy has encouraged Islamic boarding schools not only to function as religious educational institutions but also as centers for social and economic empowerment through sharia-based cooperatives. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The normative approach examines Islamic legal principles related to sharia cooperatives, while the empirical approach is conducted through interviews with school leaders, cooperative managers, and related parties. Secondary data were obtained from books, scientific journals, cooperative documents, and Islamic economic law literature. The findings show that the cooperative operates several business units, including consumer services, student canteens, literacy development, and entrepreneurship education. Its management applies the principles of deliberation, togetherness, and student economic empowerment. From the perspective of Islamic law, the cooperative is in accordance with the principles of syirkah, ta‘āwun, justice, and maqāṣid al-syarī‘ah because it is oriented toward public welfare and community prosperity. The cooperative also seeks to avoid riba, gharar, and maysir through the implementation of sharia contracts. Supporting factors include a religious environment and support from Nahdlatul Ulama organizations, while obstacles include limited capital, weak management professionalism, and regulatory challenges.

IMPLIKASI HAQIQAH, MAJAZ, DAN TA’WIL DALAM PERBEDAAN ISTINBATH HUKUM ISLAM

Ahmad Zaim Muchlisi A'la — 2026-06-17

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan kajian terdahulu yang masih berfokus pada dimensi konseptual teoritis semata, sehingga belum mengkaji secara spesifik mengenai pengaruh operasionalisasi perangkat bahasa terhadap perbedaan produk hukum fiqih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi penggunaan konsep haqiqah, majaz, dan ta’wil sebagai instrumen kebahasaan dalam ushul fiqh terhadap lahirnya keragaman pendapat hukum di kalangan ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui jenis studi kepustakaan (library research), di mana pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi terhadap literatur ushul fiqh primer maupun sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep linguistik tersebut merupakan satu kesatuan sistem kontrol hermeneutika yang bekerja secara hierarkis dan logis dalam menginterpretasikan teks suci demi menjaga keseimbangan antara kepastian tekstual dan elastisitas hukum. Implikasi nyata dari perbedaan penentuan status semantik lafaz ini menjadi akar metodologis yang mengendalikan polarisasi kesimpulan hukum praktis di antara para imam mazhab, seperti pada penetapan hukum pembatalan wudhu, masa iddah wanita, sanksi pidana sodomi, hingga komoditas zakat fitrah.

KAFAAH, ADAT DAN PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA

Rizky Firman Nugraha — 2026-06-17

Wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara wali adhal serta meninjau alasan-alasan penolakan wali dari perspektif fiqh di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan yang dikemukakan wali sehingga menimbulkan status wali adhal, yaitu: (1) wali dan ayah kandung calon suami berasal dari suku yang sama; (2) wali menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki asal Jakarta, sementara calon suami merupakan laki-laki Minang; dan (3) calon suami dianggap tidak memiliki pekerjaan yang layak. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal didasarkan pada bukti dan keterangan saksi di persidangan, tidak ditemukannya larangan syar’i terhadap pernikahan para pihak, serta penilaian bahwa alasan wali tidak memenuhi standar syar’i kecuali alasan ketiga yang berkaitan dengan kafaah menurut mazhab Syafi’i. Dari perspektif fiqh, alasan yang berkaitan dengan kesukuan dan preferensi lokasi calon suami tidak dibenarkan secara syar’i, sedangkan alasan mengenai kelayakan pekerjaan calon suami dapat dinilai relevan dalam kerangka kafaah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam praktik penetapan wali adhal di pengadilan agama.

DINAMIKA SOSIAL DALAM PEMBERLAKUAN ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA : PERSPEKTIF PENYULUH AGAMA DILINGKUP KUA KECAMATAN RAJABASA

Nita oktaviani — 2026-06-22

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberlakuan aturan poligami di Indonesia. Poligami diatur karena alasan bahwa banyak sekali yang terjadi di dalam praktiknya, terjadi kesalahan nikah siri; poligami akan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada; poligami yang tidak melibatkan istri sebelumnya. Adanya peraturan tentang poligami bertujuan mengangkat kaum perempuan dan menghindari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Bahwa di Indonesia menganut asas perkawinan monogami sesuai dengan Undang-undang pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, yang menetapkan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan wanita satu suami. Adanya tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana dinamika sosial yang terjadi di lingkup kua Kecamatan Rajabasa tentang pemberlakuan praktik poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Poligami di Indonesia diperbolehkan, tetapi harus mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Hasil penelitian dari penyuluh agama di Kecamatan Rajabasa memandang bahwa poligami secara Islam diperbolehkan. Namun, adanya poligami juga dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika dilakukan sesuai keadilan, komunikasi dari semua pihak, dan kesiapan mental. Dalam konteks hukum Islam, narasumber menegaskan bahwa adanya aturan yang bahwasanya aturan ini sangat menjaga dan menjunjung tinggi martabat wanita.

KONSTRUKSI EPISTEMOLOGI KEADILAN POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MĪZĀN: ANALISIS KRITIS QS. AN-NISA’ [4]: 3 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WACANA HUKUM KELUARGA KONTEMPORER

Sahril Sidik — 2026-06-25

Perdebatan mengenai poligami dalam hukum Islam sering kali berpusat pada konsep 'keadilan' yang termaktub dalam QS. An-Nisa': 3. Ayat ini sering digunakan sebagai pembenaran, namun penafsirannya sangat beragam. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keadilan dalam konteks poligami melalui perspektif unik Allamah Thabathaba'i dalam tafsir monumentalnya, Al-Mizan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif kepustakaan ( penelitian kepustakaan ) dengan metode analisis isi ( analisis isi ). Sumber utamanya adalah penafsiran Thabathaba'i atas QS. An-Nisa': 3 yang dikaji melalui metode khasnya, tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an (menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thabathaba'i memaknai 'keadilan' bukan sekadar menyediakan materi yang setara, melainkan sebuah standar multidimensi yang mencakup kesetaraan emosional, psikologis, dan spiritual, yang secara praktis tidak mungkin dicapai manusia biasa. Kesimpulannya, penafsiran rasional-filosofis Thabathaba'i menyajikan ayat ini bukan sebagai lisensi poligami, melainkan sebagai syarat yang sangat restriktif, yang secara halus menekankan monogami sebagai prinsip ideal untuk mencapai keadilan dalam keluarga.

MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA: KAJIAN ATAS LEGALITAS PERKAWINAN LINTAS AGAMA

Muhammad Habib Adi Putra — 2026-06-28

The modernization of Islamic family law in Tunisia represents a significant phenomenon in contemporary Islamic legal discourse. Tunisia, as the first Muslim-majority country to officially abolish the prohibition on Muslim women marrying non-Muslim men, stands as an example of progressive and courageous legal reform. This article aims to examine the juridical, historical, and sociological foundations of this policy through a qualitative descriptive-analytical approach based on document and literature review. The study's findings reveal that the modernization of family law in Tunisia is rooted in the tradition of contextual ijtihad developed since the enactment of the Code of Personal Status (CPS) in 1956. This legal reform is grounded in the principles of gender equality, freedom of religion, and maqasid al-sharia, which prioritizes public welfare as its main orientation. The revocation of Circular No. 216 of 1973 in 2017 marked the pinnacle of the evolution of family law, emphasizing substantive justice in socio-religious relations. Although this policy faced resistance from conservative groups, Tunisia successfully reconciled Islamic values with universal human rights principles. This study recommends strengthening the maqasid approach in Islamic law reforms across the Muslim world to ensure that Islamic law remains dynamic and contextually relevant.

REINTERPRETASI HADIS LAKNAT MALAIKAT TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBA̅DALAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI NUSYUZ DALAM KHI

Musyarrofah Musyarrofah — 2026-06-29

Kajian mengenai hadis ketaatan istri, khususnya hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, penting dilakukan karena hadis ini kerap dipahami secara tekstual dan dijadikan legitimasi relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga serta memengaruhi kostruksi hukum keluarga islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan menelaah secara kritis interpretasi hadis tentang ketaatan istri serta menganalisis implikasinya terhadap pengaturan relasi suami-sitri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi Pustaka dengan menelaah kitab hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, seta regulasi hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kebahasaan, konteks sosio-historis, serta pembacaan gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan harfiah terhadap hadis ketaatan istri menyempitkan makna hadis dan menempatkan istri sebagai objek ketaatan sepihak. Pembacaan kontekstual hadis menunjukkan bawa hadis tersebut menekankan etika relasi dan keharmonisan rumah rangga, bukan dominasi. Sementara itu, analisis terhadap KHI menunjukkan adanya ketidakseimbangan konstruksi hak dan kewajiban, terutama dalam pasal nusyuz. Temuan ini menegaskan urgensi reinterpretasi hadis untuk mendorong pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan berfokus pada kesalingan. Dengan menekankan pentingnya memasukkan nilai keadilan relasional ke dalam formulasi hukum keluarga di Indonesia, artikel ini membantu perkembangan penelitian hadis kontekstual dan hukum keluarga islam

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-HASYIMIYAH DARUL ULUM SIPAHO

Candra Kiki — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi taʿzir di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum Sipaho dalam perspektif fiqh jinayah dan maqasid al-syari‘ah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan dalam pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, taʿzir merupakan instrumen hukum Islam yang sah dan fleksibel dalam menegakkan disiplin serta membina akhlak santri. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa beberapa bentuk sanksi yang bersifat fisik atau dilakukan di hadapan publik belum sepenuhnya selaras dengan prinsip maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-‘ird). Selain itu, penerapan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang memengaruhi pembentukan kesadaran moral santri. Dari perspektif hukum positif, praktik tersebut juga perlu disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan taʿzir di lingkungan pesantren perlu direformulasi menuju model taʿzir al-tarbawi yang bersifat edukatif, proporsional, dan humanis. Model ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan pembinaan karakter, sehingga tujuan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran moral intrinsik dapat tercapai secara optimal.

NORMALISASI BEBAN GANDA PEREMPUAN MELALUI NARASI KETAATAN ISTRI: KETERBATASAN IMPLEMENTASI FIQIH MUBĀDALAH PADA KELUARGA NELAYAN

Zahrotus Sadiyah — 2026-07-02

This research is motivated by the imbalance between women's economic contributions in fishing families and the recognition and unequal division of domestic roles. This study aims to analyze the practice of women's dual roles, the process of normalizing the double burden through the narrative of wifely obedience, and the limitations of the implementation of mutual-based Islamic jurisprudence in husband-wife relations. The method used is a qualitative research approach with a field study approach in Ngawen Village, Sidayu District. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation of nine fishing families, then analyzed using reduction, presentation, and conclusion-drawing techniques. The results show that women play a significant role in supporting the family economy as a survival strategy amidst income uncertainty, but this role is not accompanied by a proportional division of domestic responsibilities. Women's dual burden is normalized through the internalization of the value of wifely obedience, which is understood as a form of piety. Furthermore, the concept of mutuality in husband-wife relations is still limited to the normative level and has not been implemented in practice. These findings emphasize the gap between the value of justice in Islamic teachings and the reality of domestic relations in society.

INTEGRASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK: FORMULASI SANKSI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Firman Robiansyah — 2026-07-05

The rise of case of sexual abuse of children in Indonesia shows that sanctions in the prevailing positive law have not been able to provide maximum deterrent effect for perpetrators and optimal recovery for victims. This situation encourages the importance of evaluating the national criminal law approach. This study aims to analyze the formulation of integration between Islamic criminal law and national criminal law to strengthen the child protection system. literature review leading to the theory of child legal protection with the concept of benefit-based flexible legal sanctions in Islamic criminal law or ta’zir. This research method uses a normative legal approach with three main approaches, namely legislative, conceptual, and comparative. Data are collected through literature studies and analyzed qualitatively descriptively. The results of the study formulated a “Ta’zir-Progressive Model based on child protection” which integrates four aspects: repressive, restorative, protective, and preventive . As an inspiration for the preparation of appropriate penal guidelines without replacing national law. Basically, the contextual integration of Islamic law values can increase the social credibility of the national criminal law so as not only to punish the perpetrator, but also to ensure the recovery of the victim in the best interests of the child.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum positif yang berlaku belum mampu memberikan efek jera maksimal bagi pelaku maupun pemulihan optimal bagi korban. Situasi ini mendorong pentingnya evaluasi terhadap pendekatan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Kajian pustaka mengarahkan kepada teori perlindungan hukum anak dengan konsep sanksi hukum fleksibel berbasis kemaslahatan dalam hukum pidana islam atau ta’zir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian merumuskan “Model Ta’zir-Progresif berbasis perlindungan anak” yang mengintegrasikan lima aspek: represif, preventif, restoratif, protektif, dan proporsional-kemaslahatan. Rancangan ini menempatkan ta’zir sebagai inspirasi penyusunan pedoman pemidanaan yang sepadan tanpa menggantikan hukum nasional. Pada dasarnya, integrasi nilai hukum islam secara kontekstual dapat meningkatkan kredibilitas sosial hukum pidana nasional agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban demi kepentingan terbaik anak.

REVITALIZATION OF KUA SERVICES IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH

Hasbi Shiddiqi — 2026-07-07

This study aims to analyze the revitalization of the role of the Religious Service (KUA) of Silo District, Jember Regency in the perspective of maslahah mursalah, especially as an effort to improve the quality of religious services and strengthen social functions. This revitalization is motivated by the increasing need for the community to be fast, transparent, and in accordance with welfare values. The research method used is qualitative with a juridical-sociological approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively-analytically with the theory of maslahah mursalah as an analysis knife. The results of the study show that the revitalization of the KUA of Silo District includes several strategic steps. First, increasing the capacity of human resources through administrative, legal, and religious guidance training, so that services are more professional and competent. Second, modernizing facilities with the latest technology and simplifying administrative procedures to reduce bureaucracy and improve service efficiency. Third, strengthening cooperation with local governments and religious organizations in supporting community guidance programs and fostering sakinah families. Fourth, the implementation of transparency and accountability through a periodic reporting and audit system that prevents maladministration practices. Field evaluations showed a significant increase in public satisfaction, a decrease in the number of complaints, and an increase in public trust. From the perspective of maslahah mursalah, this effort is in line with maqāsid al-syarī'ah: protecting religion (hifzh ad-dīn), intellect (hifzh al-'aql), soul (hifzh an-nafs), and property (hifzh al-māl). Thus, this revitalization creates real benefits in the form of a more harmonious, orderly, and dignified society. The importance of this research lies in its contribution in offering a model of revitalization of KUA that is oriented towards the public interest, while affirming the role of KUA as an agent of socio-religious transformation.