Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara

KONSEP NEGARA ISLAM DALAM POLEMIK PEMIKIRAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR: KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Salsabila Syifana Alkamila — 2025-06-22

Perautan antara agama dan negara menjadi tema perdebatan yang terus bergulir dalam ranah pemikiran politik Islam di Indonesia. Kajian ini berfokus pada perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait konsep negara Islam. Soekarno berpandangan bahwa pemisahan agama dari urusan kenegaraan adalah langkah strategis untuk menjaga objektivitas negara, sedangkan Natsir menilai bahwa negara sepatutnya menjadi sarana pelaksanaan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif perbedaan perspektif kedua tokoh, termasuk akar ideologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur terhadap karya- karya asli kedua tokoh dan berbagai respons yang mereka hasilkan dalam wacana publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan keduanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik, pengalaman hidup, serta interpretasi masing-masing terhadap ajaran Islam dan realitas kebangsaan. Perdebatan intelektual antara Soekarno dan Natsir memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk kerangka pemikiran politik Islam yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang plural dan dinamis.

PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

Khurul Anam — 2025-06-22

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak sosial yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya kasus judi online yang menjangkau hingga ke dalam institusi rumah tangga. Judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam keluarga, terutama dalam keluarga Muslim yang nilai-nilainya bertumpu pada ajaran syariat Islam. Dampak yang ditimbulkan meliputi penelantaran nafkah, gangguan komunikasi antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer, ditambah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki peran preventif, edukatif, mediatif, dan kuratif yang efektif dalam mengatasi penyimpangan akibat judi online, serta mampu menjadi instrumen perlindungan bagi istri dan anak dari dampak destruktif rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi edukasi pranikah berbasis syariah, optimalisasi lembaga mediasi keluarga Islam, dan integrasi sistem hukum Islam dengan hukum positif dalam perlindungan keluarga Muslim di era digital.

DARI RITUAL KE REALITAS SOSIAL: DEKONSTRUKSI MAKNA TRADISI PAK PUNJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT KARANGWOTAN PATI MELALUI LENSA TEORI SOSIAL BERGER & LUCKMANN

Abdul Jalil — 2025-06-22

Tradisi Pak Punjen dalam pernikahan di Desa Karangwotan, Pati, merupakan ritual adat Jawa yang sarat nilai budaya dan sosial. Prosesinya yang terstruktur. Mulai persiapan hingga puncak acara menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan tanggung jawab komunitas. Dari kacamata konstruksi sosial Berger dan Luckmann, tradisi ini bukan sekadar pelestarian warisan, melainkan juga instrumen pembentuk identitas kolektif warga Karangwotan nilai-nilai di dalamnya direproduksi secara turun-temurun lewat interaksi sosial, sekaligus menegaskan bagaimana struktur masyarakat memengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik ini oleh Peter Berger mengacu tiga aspek yakni eksternalisasi, objektifitas, dan internalisasi. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana bentuk tradisi pak punjen di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan bagaimana tradisi pak punjen di Desa Karangwotan dalam prespektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dan Jenis penelitian yang kami gunakan ialah empirical legal research (penelitian hukum empiris). Pengumpulan data meliputi Interview, Observasi, dan Dokumelntasi. Dari hasil penelitian kami ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Eksternalisasi, yang terwujud dalam a) Adaptasi terhadap realitas sosiokultural terkait konsep mahar dalam Islam. b) Penerimaan terhadap fakta historis, merujuk pada praktik syukuran pernikahan yang telah berlangsung sejak era Rasulullah). c) Harmonisasi dengan nilai-nilai tradisi Pak Punjen, di mana masyarakat menginternalisasi aspek mistis-teologis yang melekat pada ritual tersebut. 2. Objektivasi: Ini adalah adat leluhur yang patut dirawat, tidak hanya sebagai penghormatan tetapi juga karena nilai positifnya bagi masyarakat, 3. Internalisasi, Tujuan ini lahir dari landasan filosofis, diwarnai oleh nilai-nilai tradisi yang mengedepankan penghargaan terhadap anak dan bentuk syukur kepada Allah SWT.

Keywords: Ritual, Social Reality, The Pak Punjen Tradition dan Marriage.

ENERGI TERBARUKAN DALAM TINJAUAN USHUL FIQH : SEBUAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF

Muhammad Taufik Hudaya — 2025-06-22

Dalam menghadapi krisis lingkungan global akibat ketergantungan pada energi fosil, pengembangan energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini mengkaji pengembangan energi terbarukan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh, khususnya berdasarkan metodologi Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis terhadap konsep dalālah al-nash (kaidah kebahasaan ushul fiqh) dan maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan lingkungan hidup (ḥifẓ al-bī’ah). Dalil Al-Qur’an seperti QS. Al-Baqarah: 205 dan hadis tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dianalisis dengan pendekatan ʿibārah al-nash, ishārah al-nash, dalālah al-nash, dan iqtiḍā’ al-nash, yang memperkuat legitimasi pengembangan energi terbarukan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip syariat mendukung inovasi energi ramah lingkungan sebagai bentuk aktualisasi tugas manusia menjaga bumi dan mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAN ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-ADABU FIĪ AL-DIĪN KARYA IMAM GHAZALI (450-505 H) DALAM UPAYA MEREVITALISASI SPIRIT KELUARGA SAKINAH

Challimatus Sa'diyah — 2025-06-23

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dan etika berumah tangga dalam kitab Al-Adabu fiī al-Dīn karya Imam al-Ghazali (450–505 H) sebagai dasar normatif dalam upaya merevitalisasi spirit keluarga sakinah di era modern. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka perceraian yang mencerminkan krisis etika dan melemahnya nilai spiritual dalam institusi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan, serta penguatan data melalui wawancara tokoh agama dan observasi pada masyarakat santri dan non-santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam Al-Adabu fiī al-Dīn seperti mu’āsyarah bil ma‘rūf, komunikasi santun, kelembutan sikap ,akhlak mulia, tanggung jawab, kesalingan, dan pengendalian diri, sangat relevan untuk menjawab problematika keluarga masa kini. Masyarakat santri mengimplementasikan nilai-nilai ini berlangsung secara terstruktur melalui lingkungan pesantren dan budaya religius yang kuat. Sebaliknya, implementasinya dalam masyarakat non-santri belum didukung oleh pemahaman keagamaan yang memadai akibat terbatasnya akses pendidikan agama dan lemahnya peran institusi keagamaan. Revitalisasi nilai adab pada pada masyarakat santri dapat diperkuat melalui optimalisasi lembaga keagamaan, sedangkan masyarakat non-santri memerlukan pendekatan adaptif dan edukatif yang dialogis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi spirit keluarga sakinah dapat dilakukan dengan menggali kembali nilai-nilai etika Islam klasik dan mengadaptasikannya secara kontekstual dalam kehidupan keluarga modern.

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI IRAN: REFORMASI PASCA-REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA’FARI

Wegestin Lagus — 2025-06-23

Pasca-Revolusi Islam 1979, Iran membentuk sistem pemerintahan teokratis berbasis mazhab Ja’fari yang menjadikan fiqh Syiah sebagai fondasi utama dalam penyusunan hukum nasional, termasuk di bidang hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga setelah revolusi tidak hanya menegaskan dominasi ulama dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi respons terhadap sistem hukum sekuler peninggalan rezim Pahlavi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Iran pascarevolusi dengan menelusuri bagaimana fiqh Ja’fari diformulasikan dalam peraturan negara serta bagaimana tafsir keagamaan tersebut berinteraksi dengan isu-isu kontemporer seperti pernikahan, talak, poligami, hak asuh anak, dan posisi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis berbasis studi literatur terhadap regulasi, yurisprudensi, dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum keluarga di Iran cenderung konservatif dan patriarkal, terdapat reformasi parsial yang menunjukkan fleksibilitas fikih Ja’fari dalam merespons tekanan sosial, gerakan perempuan, dan tuntutan keadilan gender. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran pascarevolusi mencerminkan negosiasi antara teks syariah dan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan otoritas ideologis negara.

LAVENDER MARRIAGE: PENDEKATAN KAIDAH NAHYU DALAM ISTINBATH HUKUM

Rizka 'Afifa Zulkifli — 2025-06-23

Artikel ini membahas fenomena lavender marriage dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan hakiki pernikahan. Lavender marriage merujuk pada pernikahan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Permasalahan dalam artikel ini berfokus pada keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut, ditinjau melalui kaidah ushul fiqh al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim, yang menyatakan bahwa hukum asal dari larangan adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam hukum Islam serta fenomena sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan maqashid al-nikah dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan niat dan penyimpangan terhadap tujuan syariah. Kaidah al-Nahyi li al-Tahrim memperkuat bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah secara etis dan sosial, tetapi juga tergolong perbuatan yang haram secara hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas serta pendekatan fikih yang kontekstual untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.

THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Yusuf Istanto — 2025-06-23

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.

ANALISIS PENGARUH INFLASI DALAM PENENTUAN NOMINAL UANG PANAI PADA MASYARAKAT BUGIS

Ahmad Ahmad — 2025-06-24

The tradition of determining uang panai (bridal gift) in Bugis society has faced challenges due to economic pressures, particularly inflation, which impacts the nominal value and its cultural significance. This study aims to analyze the influence of inflation on the determination of uang panai nominal and its alignment with Islamic family law and humanitarian values. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with six informants (three Bugis families, one adat leader, and two religious figures) and participatory observation of five uang panai negotiations in Makassar and Bone from February to April 2025. Findings reveal that inflation (18.09% from 2019–2024) has driven a significant increase in uang panai nominal, reaching Rp70 million in Makassar, often exceeding economic capacity and shifting its meaning from a symbol of honor (siri’) to a financial burden. However, some communities show flexibility by adjusting nominals, using phased payments, or substituting with goods like gold, aligning with Islamic principles of ease (taysīr) and humanitarian values like family harmony (pacce).

TRANSFORMASI PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (STUDI BUKU TEORI LIMIT)

Moh Firman Asrafi Asrafi — 2025-06-24

In the last decade, there has been a significant transformation in gender perception regarding inheritance in Islam. Legal reforms have provided fairer rights for women, driven by injustices, changing gender roles, feminism, and human rights. The distribution of inheritance in Islam was previously set at a 2:1 ratio between men and women, with greater obligations placed on men. This research explores the development of inheritance distribution between genders, not in general terms, but through the perspective of Muhammad Syahrur with a focus on the theoretical model of limits. Traditionally, Islamic inheritance law establishes an unequal share, often giving men twice what is given to women, a gap justified by the economic burden placed on men to support their families. This study aims to examine the applicable Islamic inheritance laws to achieve equality in inheritance rights between men and women using Muhammad Syahrur's limit theory and its relevance in the present time. Utilizing qualitative methodology, the author gathers data from various sources such as books and articles related to the topic. This research demonstrates that the interpretation of religious texts in their contextual situations can facilitate a more balanced and fair inheritance law, reflecting modern standards of equality and justice. This study contributes to the debate on gender roles in Islamic inheritance law

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI LEMBAGA PESANTREN ANAK (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN NGANJUK)

Muhammad Gufron Nawawi — 2025-06-25

Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang mempunyai hak asasi untuk dilindungi, dipenuhi, dan dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, realitas di lapangan banyak anak masih menghadapi beberapa tantangan, seperti contoh kekerasan, eksploitasi anak, dan keterbatasan akses terhadap dunia pendidikan, yang seharusnya Lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan, Gerakan kaderisasi ulama serta keilmuan Islam yang juga mencerminkan protes terhadap kebijakan pemerintahan Belanda yang memiliki potensi signifikan untuk berperan dalam memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk pengoptimalisasian perlindungan hak anak melalui lembaga pesantren anak studi kasus di pondok pesantrn miftahul mubtadiin nganjuk dengan menggunakan kacamata undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan:1) pelaksanaan perlindungan hak anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin nganjuk terdiri dari tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 2) pengoptimalisasian menggunakan empat aspek: preventive (pencegahan), aspek represif (penangan kasus), aspek rehabilitatif (pemulihan), sinergi dengan orang tua dan masyarakat. 3) sesuai prespektif undang-undang di indonesia optimalsasi perlindungan hak anak yang ada di pondok pesantren miftahul mubtadiin nganjuk sudah memenuhi siklus mutu pendidikan yang dikenal dangan PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) meskipun kurang menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan LSM untuk memberi tambahan sosialisasi , pelatihan, dan penyediaan fasilitas ramah anak.

RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (STUDI DI PONDOK PESANTREN BAITUL QUR’AN RIAU)

Andi Haryanto Haryanto — 2025-06-26

Relasi suami istri dalam hubungan perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan atau ketidak-setaraan dalam hal ini keterkaitannya dengan kesetaraan gender. Penelitian ini fokus bagaimana relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif kesetaraan gender dengan metode kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan cara observasi di lapangan dan metode wawancara yang mendalam. Temuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, dari enam informan ditemukan ada lima pola relasi, (satu) Owner-Property ditemukan pada pasangan NK dan TYP, (dua) pola Head-Complement ditemukan pada pasangan SH dan RI, (tiga) pola Senior - Junior Partner ditemukan pada pasangan IDR dan JI, (empat) Equal Partner ditemukan pada pasangan HA dan MB dan juga pasangan DA dan RA, Sementara satu pasang informan terdapat pola kombinasi pada pasangan RH dan AH yaitu pola Head- complement dan pola senior-junior partner. Hasil tipologi perspektif kesetaraan gender menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala aspek kehidupan.

IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)

Adellia Mahardhika Widodo — 2025-06-27

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dispensasi kawin pasca perubahan UU tersebut di Pengadilan Agama Klaten, dengan fokus pada tren permohonan, dasar hakim hakim, dan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan sosiologis, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, namun tingkat pengabulannya tetap tinggi, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah. Upaya seperti syarat rekomendasi psikolog belum efektif menjadikan dispensasi sebagai pengecualian yang ketat. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif mencegah perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, dan edukasi masyarakat agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan darurat, bukan celah hukum.