FORMULASI KEBIJAKAN ANTIPENCURIAN BERBASIS PERSEPSI KOMUNITAS DAN PRINSIP TAʿZĪR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Gresikan Krian terhadap kondisi keamanan lingkungan, efektivitas penerapan kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-yuridis melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan rendahnya tingkat keamanan akibat tingginya angka pencurian, minimnya sarana pengamanan, serta lambatnya respons aparat penegak hukum. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan, sehingga masyarakat lebih cenderung menerapkan sanksi sosial seperti pengembalian barang hasil curian, kegiatan kerja bakti, dan penguatan ronda malam. Dalam pandangan hukum Islam, langkah-langkah tersebut sejalan dengan konsep taʿzīr yang bersifat mendidik, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Upaya pencegahan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengoptimalan kegiatan siskamling, dan mediasi kasus ringan mencerminkan prinsip sadd al-dhari‘ah, islah, serta maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta) dan ḥifẓ al-nafs (perlindungan terhadap jiwa). Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tindak pencurian di tingkat lokal.